Hormati Keputusan DKPP, Jokowi Pastikan Pilkada Serentak Berjalan Baik

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Presiden Joko Widodo memastikan Pilkada bakal tetap melangkah baik pasca pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP. Presiden bicara di sela-sela kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 4 Juli 2024. (Biro Setpres)

Jakarta (Suara Kalbar)- Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nan memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari lantaran melakukan tindakan asusila. Tetapi sebagian master cemas masalah etika di KPU bakal mempengaruhi keahlian menyelenggarakan pemilu nan berkualitas.

“Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu,” ujar Presiden Joko Widodo.
Inilah pernyataan singkat Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Ia menegaskan bahwa pemerintah bakal mengawal penyelenggaraan pilkada serentak, guna memastikan berjalannya proses kerakyatan nan baik dan setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jokowi menambahkan sejauh ini dia belum menerima berkas pemberhentian ketua KPU itu. “Keppres belum masuk ke meja saya,” sebutnya.

Dalam sidang terbuka, Rabu (3/7/2024), DKPP memutuskan memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari lantaran terbukti melakukan tindakan cabul terhadap Cindra Aditi Tedjakinkin, personil Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.

Perludem: Presiden Harus Segera Keluarkan Keppres

Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz mengatakan presiden kudu segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) mengenai pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua dan personil KPU, lantaran badan penyelenggara pemilu itu sedang memasuki tahapan pencalonan dalam pilkada serentak.

“Walaupun Pilkada ini diselenggarakannya oleh KPU Daerah, baik itu provinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi lantaran ini konteksnya pilkada serentak maka KPU Pusat punya kegunaan koordinatif nan sangat besar, dan juga ada persiapan-persiapan nan memang dilakukan oleh KPU pusat terutama dalam perihal misalnya pembentukan peraturan KPU mengenai dengan tahapan-tahapan Pilkada,” terangnya.

Lebih jauh, Kahfi juga mengatakan setelah kasus nan menjerat Hasyim Asyari ini, KPU kudu bekerja lebih keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, selain kasus Hasyim Asyari, Perludem mencatat beberapa persoalan serius lain dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 11 Februari lalu, termasuk proses pemungutan suara, dan Sirekap nan bermasalah.

“Di mana kita memandang secara profesionalitas KPU mempunyai performa nan sangat jelek pada 2024, ini ditambah lagi dengan kasus cabul nan ini tentu jika di dalam konteks kemasyarakatan ini menjadi suatu problem, sehingga bisa jadi ini sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU. Jadi saya kira pekerjaan rumah terbesar KPU selain melakukan tahapan Pilkada, adalah memulihkan nama baik dengan langkah memilih ketua nan betul-betul tidak mempunyai catatan immoral alias catatan kasus etik,” pungkasnya.

Pakar Pemilu Khawatir Masalah Etika Akan Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas

Hal senada disampaikan master pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini, nan menilai hukuman terhadap Hasyim Asy’ari sedianya memberi “pembelajaran dan pengaruh jera, terutama pada penyelenggara pemilu nan mensyaratkan profesionalitas, kredibilitas dan integritas nan solid.”

Titi cemas masalah etika nan menjerat kepemimpinan Hasyim Asy’ari nan bukan pertama kali, “akan mempengaruhi keahlian KPU menyelenggarakan pemilu secara berkualitas.” Titi merujuk pada meningkatnya putusan Mahkamah Konstitusi.

“Ada 44 putusan Mahkamah Konstitusi nan mengabulkan sengketa hasil pemilu legislatif alias berfaedah naik tiga kali lipat dibanding Pemilu 2019. Artinya memang ada masalah struktural mengenai keahlian dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu 2024,” sebutnya.

Secara blak-blakan, Titi, nan sudah mengkaji beragam patokan pemilu selama bertahun-tahun, mengatakan “persoalan integritas di KPU sudah sangat bermasalah. Bukan hanya soal mengenai cabul tapi juga ketidakcakapan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.” Menurutnya putusan DKPP sedianya menjadi “momentum pembenahan secara menyeluruh” di dalam KPU, terutama ketika sedang bersiap melangsungkan pilkada serentak nan mempunyai tantangan rumit tersendiri.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Selengkapnya
Sumber Suara Kalbar
Suara Kalbar