Pj Wako Pontianak Sebut Persyaratan Lunas PBB Pada PPDB Sifatnya Edaran

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian. SUARAKALBAR.CO.ID/ Prokopim Pontianak. 

Pontianak (Suara Kalbar)- Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjelaskan bahwa pemberlakuan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu persyaratan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP, diterapkan saat peserta didik mendaftar ulang.

Ani Sofian menegaskan bahwa, persyaratan itu dilampirkan bukan pada saat pendaftaran awal. Namun dilampirkan saat peserta didik sudah dinyatakan diterima. Persyaratan ini tidak hanya bertindak di sekolah-sekolah negeri, tetapi juga bagi sekolah swasta.

Meski begitu, Ani Sofian menegaskan bahwa kebijakan nan dibuat berupa surat edaran, bukan peraturan. Sehingga bagi seluruh kepala sekolah SD,SMP, serta operator PPDB, andaikan ada orang tua siswa nan tidak bisa melampirkan bukti lunas PBB ketika melakukan pendaftaran, anak tersebut tetap kudu diterima.

“Jadi, saya tegaskan kembali Surat info tidak mengatur, pengamat menyebutnya aturan. Saya kira pernyataan pengamat itupun menjadi motivasi untuk lebih berhati-hati dalam membikin kebijakan publik” kata Ani Sofian.

Labih lanjut Ani Sofian mengatakan sebelum surat info itu terbit, sudah terlebih dulu dibahas dengan pemerintah daerah. Dari beberapa masukan, memang bukti lunas PBB menjadi sorotan agar dimasukkan dalam persyaratan administrasi. Hal ini sebagai upaya mendongkrak pendapatan original wilayah nan berasal dari PBB. Apalagi tingkat kesadaran penduduk dalam bayar PBB tetap sangat rendah.

“Oleh lantaran itu, ini salah satu upaya kita untuk mendorong penduduk alim bayar PBB. Sebab perolehan pajak itu juga untuk membiayai pembangunan termasuk sektor pendidikan,” pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Selengkapnya
Sumber Suara Kalbar
Suara Kalbar