Wilayah Anglomerasi Jakarta Perlu Diperkuat Kerjasama Atasi Kemacetan dan Polusi

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Tahun lampau Jakarta menduduki ranking ke-30 dalam indeks Lalu Lintas Tom Tom, di mana ranking 1 dianggap nan terburuk di antara 387 kota di 55 negara. (Dave Grunebaum/VOA).

Jakarta (Suara Kalbar)- Setiap hari kerja, Andika Hidayatullah mengendarai sepeda motornya menerjang kemacetan jalanan ibu kota Jakarta dari rumahnya di Depok. Dia mengatakan bahwa jalanan nan macet membikin perjalanan nan semestinya hanya 40 menit menjadi dua kali lebih lama.

“Mobil semestinya digunakan oleh empat orang. Tapi kebanyakan pekerja di sini mengendarai mobil sendiri ke tempat kerja dan itu membikin kemacetan nan luar biasa,” ujar Andika (26) dilansir dari VoA Indonesia.

Sebuah laporan organisasi kesehatan masyarakat dunia “Vital Strategies” nan didasarkan dari penelitian Institut Tekonologi Bandung menyebut bahwa emisi kendaraan merupakan sumber polusi udara terbesar di Jakarta, satu dari beragam masalah kemacetan kota nan mendorong seruan untuk koordinasi nan lebih baik antara kota dan masyarakat di sekitarnya.

Tahun lalu, ada hari di mana sebuah perusahaan asal Swiss “IQAir” menempatkan kualitas udara Jakarta sebagai nan paling tercemar di antara kota-kota besar lainnya di dunia.

Willy Sastrawijayadi (37 tahun), mengatakan udara nan tercemar membikin dia merasa sakit selama beberapa hari. “Hal ini mempengaruhi sistem pernapasan, entah itu batuk alias merasa seperti terserang flu.”

Kemacetan Jakarta Salah Satu nan Terburuk di Dunia

Jakarta mempunyai sekitar 10 juta penduduk, namun wilayah Jabodetabek mempunyai lebih dari 30 juta penduduk. Dalam perihal kota dengan kemacetan lampau lintas terburuk di dunia, ahli navigasi Tom Tom menempatkan Jakarta di ranking ke-30 tahun lalu. Peringkat pertama dianggap sebagai nan terburuk di antara 387 kota di 55 negara. Jakarta mempunyai kereta komuter dan bus, tetapi kebiasaan lama terbukti susah untuk dihilangkan.

“Transportasi umum saat ini jauh lebih baik daripada 10 alias 20 tahun lalu,” kata Ahmad Gamal, guru besar bagian perencanaan kota Universitas Indonesia. “Tetapi orang-orang belum meninggalkan sepeda motor dan mobil mereka.”

Ditambahkannya, salah satu argumen nan mendasari masalah kualitas hidup ini adalah lantaran Jakarta dan masyarakat di sekitarnya belum bekerja sama untuk berkoordinasi di tingkat regional.

“Jakarta punya semua jenis perkantoran, semua industri, tetapi sebagian besar proyek perumahan, mereka mungkin perlu pergi sedikit lebih jauh lantaran nilai tanah di Jakarta jauh lebih mahal. Jadi, tentu saja, daerah-daerah nan berdekatan dengan Jakarta mempunyai kepentingan nan lebih besar untuk mendorong pembangunan (yang berlebihan),” kata Jamal.

Gamal menambahkan pembangunan nan berlebihan di wilayah hulu menyebabkan aliran sungai meluap ke hilir di Jakarta dan membanjiri lingkungan perkotaan.

“Begitu banyak lahan di hulu sungai nan dibangun secara berlebihan dan tidak bisa menyerap banyak air,” pungkasnya.

Setelah hujan deras, Zainudin dan tetangganya di DAS Ciliwung kudu membersihkan lumpur setebal 30 cm di dalam rumah mereka. “Kami sudah terbiasa dengan perihal ini,” ujar Zainudin, 58, nan mengaku telah tinggal di tepi sungai Ciliwung sepanjang hidupnya.

Sementara di pesisir Jakarta Utara, pemerintah membangun tanggul laut. Tepat di sisi lain tanggul laut tersebut terdapat Masjid Wal Adhuna nan sudah tidak digunakan lagi lantaran selalu tergenang. Sebagian mini wilayah Jakarta Utara telah tersapu oleh meningkatknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, dan sekarang berpacu dengan waktu untuk mencegah lebih banyak lagi wilayah Jakarta nan hilang. Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

“Bagian utara Jakarta menghadapi tantangan terbesar lantaran air laut naik, sementara daratannya tenggelam,” kata Gamal.

Gamal merujuk pada kebenaran bahwa banyak penduduk Jakarta mendapatkan air dari beragam sumur terlarangan nan menyedot air tanah, menjadi argumen utama kenapa kota ini sekarang tenggelam. Pemerintah sedang membangun jaringan pipa untuk mengalirkan air bersih ke seluruh kota, namun Gamal mengatakan bahwa proyek tersebut memerlukan waktu 30 tahun untuk menyelesaikannya.

Dewan Aglomerasi

Pemerintah pusat sedang menyusun rencana untuk membentuk majelis Aglomerasi untuk Jakarta Raya untuk mengkoordinasikan semua pemerintah wilayah dan lokal. Namun, Gamal mengatakan bahwa tetap belum jelas apakah majelis ini bakal mempunyai kewenangan nan diperlukan untuk bisa berhasil.

“Ini bakal sukses jika ada otoritas nan berada di atas pemerintah daerah, nan mendengarkan kebutuhan mereka dan bisa membikin rencana nan mengikat mereka.”

Sementara itu, orang-orang seperti Andika Hidayatullah mengatakan bahwa mereka hanya berambisi pemerintah memikirkan dirinya. “Saya sudah muak dengan kemacetan dan udara nan buruk,” katanya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Selengkapnya
Sumber Suara Kalbar
Suara Kalbar